Kolaborasi Pemprov Jabar dan DPD RI: Dorong Transformasi ASN Berbasis Meritokrasi Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

AKURAT JABAR - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya transformasi manajemen ASN agar segera dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus melakukan transformasi lagi, bukan hanya sebatas reform tapi reborn. Prinsip dasarnya adalah citizen centric, orientasinya harus ke rakyat. Karena hari ini rakyat Jabar belum sejahtera," katanya.
Hal ini diungkapkan Herman saat menghadiri Penandatanganan Naskah Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Baca Juga: Sekda Herman Suryatman Gelorakan Spirit Pancawaluya Bagi Ribuan ASN di Jawa Barat
Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menjalin sinergitas penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun penandatanganan tersebut berlangsung di Graha Merit, Kota Bandung, pada Selasa (16/9/2025).
Herman menyebut, bahwa Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada permasalahan pengangguran yang mencapai angka sebesar 6,74 persen, sementara 20 persen di antaranya merupakan lulusan SMA dan SMK.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Herman menilai bahwa penguatan sistem merit penting untuk dilakukan, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik serta ASN.
Baca Juga: Surabi Jabar, Sebuah Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi Tangani Isu Aktual di Jawa Barat
"Bulan ini kita harus laksanakan capacity building untuk guru. Sistem merit harus menjadi center of excellence," tegas Sekda Herman.
Gubernur Jawa Barat sendiri, kata dia - sudah memberikan arahan agar seluruh ASN di Jabar mampu mewujudkan karakter 'Panca Waluya', yakni cageur (sehat lahir batin), bageur (berkelakuan baik, saling mengasah, asih, asuh), bener (berperilaku benar, taat aturan), pinter (berpengetahuan), dan singer (tanggap, tanggon, trengginas).
"Kalau sudah cageur, bageur, bener, dan pinter, pasti akan trengginas. Tujuan kita bukan aturan, bukan uang, bukan kewenangan. Tujuan kita adalah rakyat sejahtera dan bahagia," tegasnya.
Baca Juga: Transformasi Nyata: Disdik Purwakarta Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi
Sementara, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa sistem merit merupakan fondasi penting yang harus di terapkan dalam birokrasi modern.
"Meritokrasi di mana-mana menjadi fundamental. Kita ingin the right man on the right place, sehingga kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja menjadi prioritas utama," ujarnya.
Selain itu, Iqbal juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas kerja sama yang telah dibangun tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam hormat dari pimpinan DPD RI, seluruh anggota, dan jajaran Kesekjenan," ucapnya.
Dengan adanya kesepakatan yang telah dibangun tersebut, diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta mampu berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Baca Juga: Terbaik Nasional, Pemprov Jabar Raih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal Awards Tahun 2025
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Berita Terkini
Terpopuler
- 1Milad KAHMI ke-60 di Purwakarta Diwarnai Jalan Santai dan Gerakan Ngosrek
- 2Bermodal Prestasi di Hangzhou, Timnas PUBG MOBILE Indonesia Kejar Medali di Asian Games 2026
- 3KOHATI Purwakarta Peringati Dies Natalis ke-60, Tegaskan Perempuan Harus Bernilai dan Berdaulat
- 4Bermodal Prestasi di Hangzhou, Timnas PUBG MOBILE Indonesia Kejar Medali di Asian Games 2026
- 5DPRD Jabar Dorong Investasi Tetap Jaga Pohon dan Ruang Terbuka Hijau





