Percepat Penanganan Kerusakan, Gubernur Dedi Mulyadi Bidik Pengelolaan Jalan Nasional di Jawa Barat

AKURAT JABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan usulan strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) terkait kewenangan infrastruktur.
Ia meminta pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan sejumlah ruas jalan nasional kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Langkah berani ini bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap perbaikan jalan nasional di Jawa Barat, terutama yang berlokasi di pusat kota namun kondisinya memprihatinkan.
Selama ini, kendala administratif sering kali menghambat pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan yang bukan menjadi wewenangnya.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat 2025: KDM Tuntaskan Jalan dan Reboisasi
Solusi Cepat Cegah Kecelakaan Lalu Lintas
Pria yang akrab dengan sapaan KDM ini mengungkapkan keresahannya terhadap prosedur birokrasi yang kaku.
Selama ini, pemerintah daerah tidak memiliki legalitas untuk menyentuh jalan dengan status nasional meski kerusakannya terjadi di depan mata dan berisiko memicu kecelakaan.
"Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah, pada 2026 ini kami akan rekonstruksi memakai dana APBD Provinsi melalui MoU dengan KemenPU," tegas KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Keren! Wajah Baru Stasiun Whoosh Padalarang Kini Mirip Jalan Braga Bandung
Selain itu, ia menekankan bahwa pengalihan pengelolaan ini sangat krusial di kawasan ibu kota pemerintahan serta titik-titik padat di kabupaten/kota.
Dengan diserahkannya wewenang tersebut, Pemprov Jabar dapat langsung mengintervensi titik kerusakan tanpa perlu menunggu anggaran dari pusat.
Optimalisasi Jalur Pantura dan Pasteur
Sementara itu, meski rencana ini berpotensi menambah beban APBD Provinsi, KDM mengaku tidak merasa keberatan demi kenyamanan publik.
Ia memprioritaskan rekonstruksi jalan mulai dari pintu masuk Pasteur hingga jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang menjadi urat nadi logistik.
Pada akhirnya, percepatan perbaikan jalan nasional di Jawa Barat diharapkan menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah.
Gubernur berharap kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan KemenPU segera terwujud agar mobilitas warga Jabar tidak lagi terganggu oleh jalan rusak yang lama terabaikan.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Tegas Instruksikan Penanganan Jalan Provinsi Lebih Optimal
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Berita Terkini
Terpopuler
- 1FiberStar Perluas Solusi Digital untuk Industri dan Bisnis di Jawa Barat
- 2MK Hapus Presidential Threshold, DPR Diminta Siapkan Aturan Pencalonan Pilpres 2029
- 3Belum Terdaftar Bansos? Ini Cara Mengusulkan Diri melalui Aplikasi Cek Bansos
- 4Dinkes Jabar Catat 10 Kasus Influenza, Balita dan Dewasa Paling Banyak Terdampak
- 5Cuaca Ekstrem Tak Halangi Panen Raya Semangka di Nagara Kalsel
- 6Waspada Influenza A di Bandung, Farhan Minta Orang Tua Tak Paksa Anak Masuk Sekolah
- 7DPRD Jabar Dorong Investasi Tetap Jaga Pohon dan Ruang Terbuka Hijau
- 8Pemprov Jabar Bangun 22 Sekolah Baru dan 317 Ruang Kelas pada 2026
- 9DPRD Jabar Dorong Investasi Tetap Jaga Pohon dan Ruang Terbuka Hijau
- 10Polda Jabar Perkuat Pengamanan FIFA ASEAN Cup 2026





