Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Siap Lunasi Sisa Proyek Pembangunan Rp621 Miliar

AKURAT JABAR - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk melunasi tunggakan sisa pekerjaan pembangunan tahun 2025.

Adapun nilai tunggakan yang akan dibayarkan untuk melunasi sisa pekerjaan pembangunan tahun sebelumnya mencapai angka Rp621 miliar.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta setoran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pantauan kas daerah, penerimaan pajak kendaraan terus meningkat setiap harinya seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat.

"Saya berterima kasih kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang sangat bersemangat menunaikan kewajibannya," ujar KDM di Bandung, Kamis (22/1/2026).

Audit Ketat: Kualitas Buruk Tidak Akan Dibayar

Meskipun demikian, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proses pelunasan tersebut tidak akan dilakukan secara sembarangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap hasil setiap pekerjaan pembangunan untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.

Oleh karena itu, audit tersebut akan mengategorikan hasil proyek ke dalam klasifikasi sangat baik, baik, atau kurang baik. Langkah ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

"Kami tidak akan membayar penuh untuk pekerjaan yang kualitasnya kurang baik," tegas KDM secara langsung.

Minta Masyarakat Ikut Mengawasi Proyek

Selain itu, KDM mengajak seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap infrastruktur di wilayahnya.

Sebab, partisipasi publik sangat penting guna menjamin hasil pembangunan yang berkualitas tinggi dan tahan lama.

Ia mempersilakan warga untuk mengirimkan kritik maupun saran melalui media sosial terkait hasil pembangunan yang ada di lapangan.

Alhasil, pemerintah daerah dapat melakukan kontrol langsung dan memberikan teguran kepada pihak pengembang jika ditemukan masalah.

Sehingga, transparansi ini menjadi kunci utama KDM dalam memimpin Jawa Barat. Pada akhirnya, sinergi antara pembayaran yang tepat waktu dan kualitas pekerjaan yang mumpuni akan mempercepat kemajuan infrastruktur di Tanah Pasundan.