Bupati Om Zein Paparkan Nota Keuangan RAPBD Purwakarta 2026: Prioritaskan Pembangunan Berkeadilan dan Pelayanan Publik Berkualitas

AKURAT JABAR - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein menyampaikan langsung Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta, Rabu (29/10/2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para pejabat dari perangkat daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers.

Momentum ini menjadi bagian penting dari pembahasan krusial di tingkat satu berkaitan dengan siklus penganggaran daerah dalam mewujudkan Purwakarta istimewa.

Bupati Om Zein dalam pidatonya menekankan pentingnya penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta TA 2026 tersebut sebagai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya menjamin pembangunan yang berkesinambungan serta peningkatan pelayanan publik secara berkeadilan.

Ia juga menyampaikan bahwa target pendapatan daerah Purwakarta mencapai angka sebesar Rp2,482 triliun. Sementara rencana untuk belanja daerah dicanangkan mencapai angka Rp2,504 triliun.

Sedangkan untuk menutupi selisih anggaran tersebut akan dilakukan penyekemaan melalui pembiayaan netto sebesar Rp22,25 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya.

Adapun rincian utama RAPBD TA 2026 yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,037 triliun dan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah sebesar Rp1,445 triliun.

Terkait dengan rincian belanja daerah yaitu Belanja operasi sebesar Rp2,016 triliun, belanja modal mencapai angka sebesar Rp123,65 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp30,97 miliar serta belanja transfer sebesar Rp333,71 miliar.

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan mencapai angka sebesar Rp27,25 miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang direncanakan mencapai angka sebesar Rp5 miliar.

Penyusunan RAPBD 2026 tersebut, tegas Om Zein, sebagai arah kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan fiskal yang sehat serta difokuskan pada berbagai sektor prioritas masyarakat.

"Kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat Purwakarta," kata Om Zein.

Prioritas Utama Kebijakan Anggaran Tahun 2026

Memastikan terpenuhinya alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah.
Memfokuskan anggaran pada sektor kesehatan serta program jaminan sosial bagi masyarakat.
Mengalokasikan belanja untuk infrastruktur publik sedikitnya 40% dari total belanja (tidak termasuk transfer ke desa) hingga tahun 2027.
Melaksanakan program strategis untuk menurunkan angka stunting, mengendalikan inflasi, dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Meningkatkan efisiensi pembiayaan BPJS bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).

Rancangan APBD Purwakarta 2026 yang telah disampaikan akan segera dibahas oleh DPRD melalui tahapan Pembicaraan Tingkat I dan II, sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Om Zein juga mengajak kepada seluruh fraksi di DPRD untuk memberikan masukan serta pandangan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan rancangan tersebut.

"Kami berharap dukungan dan koreksi dari DPRD agar RAPBD ini benar-benar berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Purwakarta," ujar Bupati saat menutup penjelasan mengenai nota keuangan RAPBD 2026.