Menuju Purwakarta Istimewa: Rapat Paripurna DPRD Bahas APBD dan Investasi Daerah

AKURAT JABAR - Purwakarta, 28 Juli 2025 – Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi pusat perhatian publik saat diselenggarakannya Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang membahas dua agenda strategis: Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, dan dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein didampingi Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin, serta seluruh unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekda, kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers. Suasana rapat berlangsung khidmat dan sarat makna.

Dalam sambutannya, Bupati Saepul Bahri Binzein atau akrab disapa Om Zein menegaskan bahwa Rapat Paripurna ini merupakan bentuk sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan keuangan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan rencana penyertaan modal kepada Bank BJB merupakan upaya kita dalam memperkuat kinerja keuangan daerah serta memperluas dukungan terhadap pembangunan daerah,” kata Om Zein.

Beliau juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hasil pembahasan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Purwakarta.

“Saya berharap, proses pembahasan Raperda ini dapat melibatkan seluruh pemikiran, pandangan, koreksi, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Purwakarta,” tambahnya.

Rencana penyertaan modal kepada Bank BJB sendiri dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah, membuka peluang pembiayaan bagi pembangunan daerah, serta mendukung inklusi keuangan bagi pelaku usaha lokal.

Lebih lanjut, Om Zein berharap agar rancangan kebijakan ini bisa menjadi pendorong dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Purwakarta.

“Semoga rancangan perubahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta cita-cita bersama menjadikan Purwakarta Istimewa,” ujarnya.

Rapat ini bukan hanya menjadi forum diskusi teknokratis, melainkan juga momentum strategis dalam menciptakan kebijakan fiskal yang transparan, partisipatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan didasarkan pada prinsip keadilan sosial untuk semua.