Bupati Garut Ajak Persis Perluas Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesehatan

AKURAT JABAR – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak Persatuan Islam (Persis) memperkuat kolaborasi dalam memperluas perlindungan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) III Pimpinan Daerah (PD) Persis Kabupaten Garut di Auditorium IAI Persis Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Sabtu (19/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Syakur mengapresiasi kontribusi Persis terhadap perkembangan masyarakat Kabupaten Garut.

Ia berharap organisasi Islam tersebut dapat terus mengambil peran dalam mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan dan perlindungan pekerja.

Informasi mengenai pelaksanaan Muskerda III dan ajakan kolaborasi tersebut juga tercantum dalam publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Garut.

Bupati Garut Soroti Akses Jaminan Kesehatan

Syakur menyampaikan bahwa Kabupaten Garut memiliki sekitar 2,948 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, hampir 1,8 juta orang masuk kategori desil 1–5, yang mencakup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga rentan.

Menurut Syakur, kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah dan dukungan berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah memberikan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Garut telah menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan bagi sejumlah besar masyarakat. Namun, masih terdapat warga yang belum memperoleh pembiayaan tersebut.

"Ini cerita seperti ini. Dari situlah pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang dianggap tidak mampu dengan pembiayaan pelayanan BPJS. Dari pemerintah pusat ada hampir 1,1 juta orang yang dibayarkan BPJS Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Garut kurang lebih 550 ribu orang yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan. Berarti ada masa sisa orang yang belum dibayarkan. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dan kolaborasi dari Persis," ujar Abdusy Syakur Amin.

Melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, pemerintah berharap dapat memperkuat penyebaran informasi mengenai program jaminan sosial.

Persis juga dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan yang tersedia sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Persis Didorong Perluas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Selain membahas BPJS Kesehatan, Bupati Garut mendorong lembaga-lembaga di bawah naungan Persis agar memperhatikan perlindungan bagi para pekerja.

Salah satu program yang disoroti ialah BPJS Ketenagakerjaan. Syakur menyebut program tersebut memiliki premi sekitar Rp8.400 per bulan dan memberikan perlindungan melalui lima jaminan bagi pekerja.

Informasi tersebut disampaikan dalam konteks ajakan kepada lembaga Persis untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Namun, besaran iuran dan manfaat yang diterima peserta tetap perlu disesuaikan dengan jenis program serta ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

Perlindungan ketenagakerjaan dapat menjadi perhatian bagi pekerja yang belum memperoleh jaminan sosial. Karena itu, edukasi mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur pendaftaran menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan kepesertaan.

Persis Garut Telah Memiliki PC di 36 Kecamatan

Sementara itu, Ketua PD Persis Garut Gun Gun Abdul Basit menjelaskan perkembangan struktur organisasi Persis di wilayah Kabupaten Garut.

Dari total 42 kecamatan, Persis telah membentuk Pimpinan Cabang (PC) di 36 kecamatan. Artinya, masih terdapat enam kecamatan yang belum memiliki PC Persis.

Gun Gun menyebut enam wilayah tersebut, yakni Limbangan, Singajaya, Mekarmukti, Cigedug, Cihurip, dan Cisewu.

"Jadi enam kecamatan yang belum ada PC Persis adalah Limbangan, Singajaya, Mekarmukti, Cigedug, Cihurip, dan Cisewu. Insyaallah dalam waktu dekat akan dibentuk PC Persis Cisewu," jelasnya.

Perluasan struktur organisasi menjadi salah satu bagian dari perkembangan Persis di tingkat daerah. Dengan terbentuknya PC di lebih banyak kecamatan, organisasi memiliki jaringan yang lebih luas untuk menjalankan program dakwah dan kegiatan sosial.

Gun Gun juga menekankan pentingnya makna pengabdian dalam menjalankan kepengurusan Persis. Ia menjelaskan bahwa masa kepengurusan dalam tradisi organisasi tersebut dipahami sebagai masa jihad.

Masa Jihad Persis Berlandaskan Al-Qur'an

Menurut Gun Gun, pemaknaan masa jihad dalam organisasi Persis berlandaskan Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 6.

Ia menyampaikan bahwa pengabdian organisasi harus memberikan manfaat, terutama bagi pihak yang menjalankannya dan masyarakat di sekitarnya.

"Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi kebaikannya, manfaatnya bukan untuk orang lain tapi kembali kepada dirinya," tambahnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pesan organisasi mengenai pentingnya menjalankan kepengurusan dengan tanggung jawab.

Masa pengabdian tidak hanya berkaitan dengan struktur administratif, tetapi juga pelaksanaan program yang memiliki manfaat nyata.

Dalam konteks pembangunan daerah, organisasi kemasyarakatan dapat berperan melalui kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program tersebut tetap membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait agar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Muskerda III Diikuti 150 Peserta

Muskerda III PD Persis Kabupaten Garut mengusung tema "Optimalisasi Gerakan Jihad Persisi dalam Membangun Garut yang Bertaqwa dan Berkelanjutan".

Kegiatan tersebut diikuti 150 peserta dari berbagai unsur organisasi. Peserta berasal dari Dewan Penasehat, Tasqih, staf, serta badan otonom Persis Garut.

Ketua Panitia Muskerda III Uud Suhendrik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia juga berharap hasil musyawarah dapat memperkuat pelaksanaan program Persis.

Menurut harapan panitia, hasil Muskerda III tidak hanya mendukung penguatan syiar dakwah Islam, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat

Muskerda III Persis Garut mempertemukan agenda penguatan organisasi dengan isu perlindungan sosial masyarakat. Bupati Garut memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pentingnya dukungan organisasi terhadap program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Persis Garut terus mengembangkan struktur organisasinya di tingkat kecamatan. Pembentukan PC di 36 dari 42 kecamatan menunjukkan adanya perluasan jaringan organisasi, meskipun masih terdapat sejumlah wilayah yang belum memiliki kepengurusan cabang.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat membutuhkan langkah konkret, seperti penyebaran informasi, pendataan warga yang membutuhkan layanan, serta pendampingan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dengan pendekatan tersebut, program perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, pelaksanaan dan hasil kolaborasi tetap perlu dievaluasi berdasarkan data kepesertaan, kebutuhan warga, dan perkembangan program di lapangan.

Muskerda III Persis Garut pun menjadi momentum untuk memperkuat gerakan organisasi sekaligus mendorong kontribusi sosial yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Garut. ***