Permudah Akses Warga, Wali Kota Farhan Resmikan Puskesmas 24 Jam Bandung 2026

AKURAT JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi mengoperasikan layanan Puskesmas 24 Jam Bandung 2026 untuk meningkatkan kualitas kesehatan primer.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meluncurkan program strategis ini secara langsung di Puskesmas Ibrahim Adjie dan secara daring di Puskesmas Garuda, Kamis (15/1/2026).

Layanan baru ini menawarkan keunggulan unik berupa integrasi administrasi kependudukan (Adminduk) otomatis.

Warga yang melahirkan di puskesmas tersebut akan langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga tanpa harus mengurus ke kantor dinas terkait.

Baca Juga: Jadi Rujukan Regional, RSUD Kota Bandung 2026 Pastikan Layanan Kesehatan Tanpa Sekat Ekonomi

Garda Terdepan Layanan Kesehatan Darurat

Wali Kota Farhan menegaskan bahwa kehadiran puskesmas yang beroperasi penuh merupakan kebutuhan mendesak bagi kota besar seperti Bandung.

Oleh karena itu, layanan ini diharapkan menjadi garda terdepan sehingga masyarakat tidak perlu langsung mengantre di rumah sakit saat terjadi kondisi darurat ringan.

“Layanan kesehatan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib kami penuhi. Kami ingin menyelesaikan masalah mendasar masyarakat terlebih dahulu,” ujar Farhan.

Baca Juga: Tak Boleh Tolak Pasien Tanpa BPJS, Plt Bupati Bekasi Resmikan RS Cenka Tipe C di Karangbahagia

Ia mengibaratkan layanan dasar ini sebagai urusan utama yang lebih penting daripada sekadar proyek fisik yang bersifat kosmetik.

Berdasarkan rencana pengembangan, tahap awal mencakup Puskesmas Ibrahim Adjie dan Garuda.

Selanjutnya, Pemkot Bandung akan mereplikasi model ini di lima lokasi lain, yakni Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Seksual oleh Dokter Residen di RSHS Bandung: Tersangka Sudah Ditahan, Korban Bertambah

Intervensi Berbasis Data Wilayah

Farhan juga mengaitkan penguatan sektor kesehatan dengan agenda ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Bandung mencapai 5,3 persen, ia menyoroti adanya kesenjangan sosial yang masih lebar.

Maka dari itu, kehadiran Puskesmas 24 Jam Bandung 2026 menjadi intervensi publik yang presisi bagi wilayah dengan kerentanan kesehatan tinggi.

Pemkot Bandung kini memiliki basis data kuat melalui pendataan sensus tingkat RW yang mencapai 100 persen.

Baca Juga: Kesiapsiagaan Bencana Jawa Barat Diperkuat: Pemprov Siapkan Ambulans Khusus dan Rumah Sakit Terapung

Data ini memudahkan tenaga medis mengidentifikasi masalah sanitasi, stunting, hingga penyakit menular seperti TBC secara lebih akurat di setiap wilayah.

Singkatnya, program ini bertujuan memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang setara.

Alhasil, beban rumah sakit besar dapat berkurang karena fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah mampu menangani pasien secara maksimal.

Pada akhirnya, sinergi antara Dinas Kesehatan dan Disdukcapil dalam program ini membuktikan bahwa birokrasi dapat berjalan lebih ringkas. Sebab, pelayanan publik yang responsif adalah kunci utama kesejahteraan warga kota.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Klarifikasi Status RS Welas Asih Akibat Viral Diperbincangkan, KDM: Milik Pemprov Jabar dan Dibiayai APBD!