Jabar

Pengarusutamaan Gender Purwakarta 2026: Sekda Midan Tekankan Inklusivitas

| 9 Januari 2026, 13:57 WIB
Pengarusutamaan Gender Purwakarta 2026: Sekda Midan Tekankan Inklusivitas

AKURAT JABAR – Pemerintah Kabupaten Purwakarta mulai mematangkan strategi Pengarusutamaan Gender Purwakarta 2026 untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) PUG di Aula Janaka, Rabu (8/1/2026).

Kegiatan strategis ini turut menghadirkan Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta, R. Muchamad Nurcahja, beserta perwakilan perangkat daerah lainnya.

Tentu saja, agenda ini menjadi langkah krusial dalam mempersiapkan evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2025.

Baca Juga: Ketua TP PKK Jabar Selaraskan Program Pokja I dengan Gapura Panca Waluya di Pengukuhan TP PKK Kota Cirebon

Berdasarkan arahan Sekda, implementasi gender tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi semata.

Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengintegrasikan perspektif gender secara nyata ke dalam seluruh proses pembangunan.

“Pengarusutamaan gender merupakan bagian vital dalam perencanaan daerah. Maka dari itu, setiap program harus responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan agar manfaatnya terasa secara adil,” tegas Sri Jaya Midan.

Baca Juga: Sinergitas Mahasiswa KKN dan Kader PKK, Kembangkan Kebun Toga di Desa Cihuni Kabupaten Purwakarta

 

Fokus pada Kelompok Rentan dan Hak Dasar

Selain itu, Sekda menjelaskan bahwa konsep Pengarusutamaan Gender Purwakarta 2026 memiliki cakupan yang luas.

Program ini tidak hanya bicara soal laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak lansia, ibu hamil, balita, hingga penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, rapat tersebut membahas taktik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Gubernur KDM Dorong Pendataan Ulang Penerima Bansos, Fokus pada Kelompok Lansia

Sebab, perluasan akses terhadap sumber daya pembangunan memerlukan sinergi kuat dari seluruh instansi terkait.

 

Menuju Anugerah Parahita Ekapraya 2025

Persiapan evaluasi PUG ini menjadi momentum emas bagi Pemkab Purwakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif.

Singkatnya, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada keadilan sosial.

Baca Juga: Ketua TP PKK Jabar Dikukuhkan Gubernur Dedi Mulyadi, Langsung Lantik Pengurus

Alhasil, melalui komitmen berkelanjutan ini, Pemkab Purwakarta optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Pada akhirnya, target besar daerah adalah meningkatkan capaian prestasi baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional.

Sebab, keberhasilan Pengarusutamaan Gender Purwakarta 2026 akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Baca Juga: KOHATI Purwakarta Gelar Bakti Sosial Milad ke 59: Menebar Kepedulian untuk Anak Negeri

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.