Apakah DPR Harus Dibubarkan? Relevansi Legislasi Menuju Indonesia Emas 2045

AKURAT JABAR - Pertanyaan apakah DPR harus dibubarkan kerap muncul di tengah kekecewaan publik terhadap kinerja legislatif. Politik uang, kasus korupsi dan ketidakresponsifan dalam merespons isu strategis membuat sebagian masyarakat meragukan efektivitas DPR. 

Namun, membubarkan DPR bukanlah jawaban. Lembaga ini tetap menjadi pilar demokrasi dan saluran resmi aspirasi rakyat. Yang diperlukan adalah reformasi menyeluruh bukan eliminasi.

DPR memiliki peran penting dalam legislasi, pengawasan, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Tanpa DPR yang efektif, pembuatan undang-undang kehilangan legitimasi, pengawasan eksekutif lemah dan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan.

Namun, kekurangan DPR tidak bisa diabaikan. Beberapa anggota DPR lebih mementingkan kepentingan partai atau politik praktis, 

sementara proses legislasi sering lamban, sehingga tidak responsif terhadap tantangan global, ekonomi digital atau isu lingkungan.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, efektivitas DPR menjadi kunci. Indonesia Emas bukan hanya target ekonomi, tetapi juga visi bangsa dengan generasi yang kreatif, produktif dan berdaya saing tinggi.

DPR yang lemah atau tidak responsif akan memperlambat pencapaian visi ini. Solusi konkret diperlukan: calon DPR minimal memiliki pendidikan S1, memastikan kompetensi intelektual memadai. 

Transparansi penuh dalam pelaporan kinerja dan keuangan harus diterapkan, agar publik dapat mengawasi efektivitas legislator.

DPRD dan lembaga lokal perlu diperkuat agar aspirasi rakyat sampai ke tingkat nasional, dan kebijakan lebih tepat sasaran.

Pendidikan politik bagi masyarakat menjadi penting, sehingga pemilih tidak hanya menilai popularitas atau nama partai, tetapi integritas dan kemampuan calon legislatif.

Kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), termasuk generasi muda, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal DPR. 

Reaktualisasi peran kader harus mendorong inovasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan penguatan teknologi.

DPR yang efektif akan menjadi motor pengawal Indonesia Emas 2045 bukan penghambat.

Indonesia membutuhkan DPR yang hadir bukan hanya di gedung parlemen, tetapi juga di hati rakyat, mendengar aspirasi mereka, dan menyalurkannya melalui kebijakan nyata. 

Reformasi DPR bukan sekadar wacana, tetapi kewajiban bagi generasi yang ingin melihat Indonesia maju, berkeadilan dan sejahtera.

Oleh: Muhammad Athaillah, Ketua Umum HMI Cabang Barabai Periode 2024-2025