Pemotong Bantuan Sopir Angkot Tetap Diproses Gubernur Jabar Meski Dana Sudah Dikembalikan

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan menindak para pelaku yang melakukan pemotongan uang kompensasi sopir angkot, meski uang yang sempat dipotong tersebut telah dikembalikan.

Ia menegaskan bahwa tindakan pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor tersebut merupakan bentuk premanisme yang tidak dapat ditoleransi.

"Alhamdulillah kabarnya uangnya sudah dikembalikan. Tapi tetap, itu tindakan premanisme, meski dilakukan oleh pegawai berseragam atau kelompok organisasi," kata Dedi melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi71, Sabtu (5/4/2025).

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan ASN Hingga Pegawai Desa di Jabar Mulai Bekerja Pada 8 April 2025

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM itu menyatakan akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap para pelaku pemotong dana kompensasi tersebut.

Pihaknya juga meminta agar Dinas Perhubungan dan Organda Jawa Barat untuk segera menelusuri serta mengusut tuntas kejadian tersebut.

Sebelumnya, KDM menyampaikan keprihatinannya atas ulah oknum yang memotong sebesar Rp200 ribu dari dana kompensasi Rp1 juta yang diberikan kepada sopir angkot.

Baca Juga: Mengaku Tak Sunat Dana Kompensasi Angkot di Jalur Puncak, Dishub Bogor Beri Klarifikasi

Dari kejadian itu, ia mengambil dua langkah tegas. Pertama, mengganti langsung potongan uang tersebut kepada para sopir. Kedua, memproses hukum pelaku pemotongan, terlepas dari dalih sumbangan sukarela.

"Untuk yang memotong dengan alasan bantuan sukarela, Anda tidak bisa tenang sebab saya akan proses hukum. Saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Saya tidak suka hal yang bersifat premanisme," tegas Dedi

Uang sebesar Rp200 ribu yang dipotong tersebut, menurut Dedi, tentu sangat berarti bagi keluarga sopir angkot. Dengan asumsi kebutuhan makan Rp50 ribu per hari, uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan makan selama empat hari.

Baca Juga: Tegas Dedi Mulyadi Sebut Berseragam atau Tidak, Preman Tetaplah Preman Ini Dampaknya pada Keamanan Publik

Program kompensasi ini diberikan kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Selain itu, 463 pengemudi becak di Kabupaten Garut, Cirebon, dan Subang, serta 782 pengemudi delman di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Barat juga menerima bantuan serupa.

Pemberian kompensasi ini merupakan bagian dari kebijakan Pemdaprov Jabar selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, yaitu dengan menghentikan sementara operasional angkot, becak, dan delman untuk memperlancar lalu lintas. Kebijakan tersebut terbukti efektif.

Kebijakan tersebut terbukti efektif. Data Dinas Perhubungan Jawa Barat menunjukkan peningkatan kecepatan kendaraan selama masa mudik.

Baca Juga: Pemdaprov Jabar Siapkan Rp2,4 Triliun untuk Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi

Misalnya, kecepatan rata-rata perjalanan Garut–Bandung (lintas Limbangan–Malangbong) meningkat menjadi 20–30 km/jam dari sebelumnya 10–20 km/jam pada 2024. Sementara itu, lintas Garut–Tasikmalaya meningkat menjadi 30–40 km/jam dari 20–30 km/jam.

Kebijakan peliburan angkot selama arus mudik juga mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah pedagang di sekitar Jalur Puncak mengaku merasakan langsung perbedaannya.

"Kemarin padat, jadi ada perbedaan. Tahun sekarang lebih lancar. Saya mendukung program meliburkan angkot agar pemudik bisa lebih nyaman," ujar seorang pedagang di sekitar jalur Puncak.

Baca Juga: Hindari Macet, Dedi Mulyadi Berikan Kompensasi Operasional bagi Pemilik Angkutan Tidak Bermotor

Hal senada disampaikan oleh pedagang warung lainnya yang berada di jalur yang sama.

"Perbedaannya jauh dibanding tahun kemarin. Dulu macet sekali, sekarang lebih lancar. Tidak ada kemacetan parah seperti tahun lalu," katanya.

Baca Juga: Sekda Jabar Pastikan Penarik Becak dan Kusir Delman yang Belum Dapat Insentif di Cirebon Segera Didaftarkan