Gencatan Senjata atau Genosida Tertunda? 20 Poin Proposal Trump untuk Gaza Tuai Pro-Kontra

AKURAT JABAR - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Hamas dan Israel telah menyetujui tahap pertama rencana gencatan senjata dalam peperangan yang terjadi di Gaza, Palestina.

Melalui platform media sosialnya, Presiden Trump mengungkapkan bahwa kesempatan yang diambil tersebut adalah langkah awal menuju perdamain yang kuat, abadi dan adil.

"Saya sangat bangga mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani Tahap Pertama Rencana Perdamaian kami," tulis Trump, pada Rabu (8/10/2025).

Baca Juga: Israel Deportasi Greta Thunberg dan Ratusan Aktivis Global Sumud Flotilla Usai Cegat Armada Kemanusiaan ke Gaza

Langkah ini mencakup pembebasan terhadap seluruh sandera Israel serta penarikan pasukan dari Gaza ke garis yang telah disepakati.

“Seluruh tawanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati,” sambungnya.

Trump juga memberikan apresiasi terhadap para mediator yang berasal dari Qatar, Mesir, dan Turki atas peran mereka dalam mewujudkan peristiwa bersejarah ini.

Baca Juga: Israel Deportasi 137 Aktivis Global Sumud Flotilla ke Turki Usai Dibajak Saat Pelayaran dalam Misi Kemanusiaan Menuju Gaza

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman Al Jazeera pada Kamis (9/10/2025), bahwa Qatar juga telah mengkonfirmasi hal tersebut, dan menyatakan bahwa semua ketentuan dan mekanisme fase pertama perjanjian tersebut telah disepakati. 

Fase pertama ini menjadi jalan untuk mengakhiri genosida, pembebasan sandera, serta masuknya bantuan kemanusaan ke Gaza. Sementara mengenai detail perjanjian yang disepakati itu akan diumumkan di kemudian hari.

"Para mediator mengumumkan bahwa malam ini telah dicapai kesepakatan mengenai semua ketentuan dan mekanisme implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza, yang akan berujung pada berakhirnya perang, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta masuknya bantuan. Detailnya akan diumumkan kemudian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari, melalui tulisannya di akun X.

Baca Juga: Militer Israel Berhasil Cegat Kapal Terakhir Armada Global Sumud Flotilla, 450 Aktivis Ditahan

Sementara itu, pihak Hamas menyerukan agar negara yang menjamin perjanjian tersebut dapat memastikan Israel agar benar-benar melaksanakan kesepakatan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap.

Dilansir dari Middle East Eye, bahwa delegasi Hamas sebelumnya dikabarkan telah tiba di Sharm el-Sheikh dengan tujuan untuk berkonsultasi secara serius, mengenai penekanannya dalam mengakhiri perang.

Pejabat senior dari Qatar, Turki, Mesir dan AS bergabung dengan delegasi di resor Laut Merah Mesir di Sharm el-Sheikh pada hari Rabu (8/10/2025), di hari ketiga perundingan berlangsung, saat para mediator mendesak kedua belah pihak agar segera menyelesaikan dua pandangan berbeda atas 20 poin dalam proposal Trump.

Baca Juga: Kemlu Terus Memantau Keselamatan WNI dalam Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza

Fase pertama rencana tersebut adalah seruan gencatan senjata dan pembebasan terhadap 48 tawanan Israel di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Selain itu, juga terkait pembebasan tahanan Palestina yang hingga kini masih ditahan di penjara Israel.

Untuk diketahui, Israel telah menyerang Gaza menewaskan lebih dari 238.000 warga Palestina sejak Oktober 2023, termasuk korban tewas, luka, atau hilang.

Hingga Mei tahun ini, lebih dari 80 persen korban merupakan warga sipil, serta telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut.

Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB: Hentikan Tragedi di Gaza, Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian

Serangan 7 Oktober 2023 di Israel juga telah menewaskan sebanyak 1.139 orang dan sekitar 200 orang telah menjadi sandera. Adapun blokade yang dilakukan oleh pihak Israel telah memaksa sebagian besar warga Gaza untuk mengungsi. 

Rencana kontroversial 20 poin proposal Trump tersebut mencakup pembentukan pemerintahan sementara teknokrat serta mengirimkan pasukan internasional sebagai penjaga perdamaian.

Persoalan lainnya yang juga dianggap bermasalah adalah adanya nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang dinilai memiliki rekam jejak yang kontroversial selama dirinya menjabat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadir di Pertemuan Multilateral Timur Tengah: Upaya Global Akhiri Konflik Gaza

Untuk itu, 20 poin proposal Trump mendapat banyak kritik dari para pendukung Palestina. Mereka menilai rencana yang tercantum dalam proposal tersebut lebih mengutamakan kepentingan Israel dibanding dengan hak warga Palestina itu sendiri.

Baca Juga: Seruan New York: Prancis Bersama 14 Negara Serukan Pengakuan Palestina di Markas Besar PBB