Solusi Banjir dan Hunian Layak, Menteri PKP Resmikan Proyek Rumah Susun Subsidi Meikarta

AKURAT JABAR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi memulai pembangunan Rumah Susun Subsidi Meikarta di kawasan exit tol Cibatu, Cikarang Selatan, Kamis (29/1/2026).

Dalam peresmian tersebut, Maruarar didampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), serta Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Pemerintah memproyeksikan hunian vertikal ini mampu menjawab kebutuhan 141 ribu unit rumah bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Bekasi dan Karawang.

Baca Juga: Wujudkan Program Presiden 3 Juta Rumah Subsidi, Menteri PKP: Jabar Jadi Penyerapan Terbesar Kredit Perumahan di Indonesia

Langkah ini menjadi solusi di tengah melambungnya harga tanah yang kian sulit dijangkau masyarakat.

Maruarar menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan mencakup lahan seluas 10 hektare.

Ia menargetkan proses pembersihan lahan (land clearing) selesai dalam satu pekan, sehingga pemancangan tiang pertama (groundbreaking) dapat terlaksana pada 8 Maret 2026.

Baca Juga: Atasi Backlog Hunian, Kementerian PKP Sosialisasi Program Apartemen Bersubsidi di Kabupaten Bekasi

Spesifikasi Tower dan Target Penyelesaian

Proyek ini akan menghadirkan 18 tower dengan ketinggian masing-masing 30 lantai. Masyarakat dapat memilih tiga tipe unit, yaitu satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar sesuai kebutuhan keluarga.

Pemerintah menargetkan struktur fisik bangunan mulai naik pada 17 Agustus 2026, dengan target penyelesaian seluruh kawasan pada tahun 2028.

Selain itu, Maruarar menjamin lokasi rusun sangat strategis karena berdekatan dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kawasan industri.

Baca Juga: Pemprov Jabar Luncurkan Program Perumahan Imah Merenah Hirup Tumaninah, Targetkan 100 Ribu Rumah Subsidi

"Warga hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menjangkau tempat kerja, sehingga mampu menghemat biaya hidup secara signifikan," tegasnya.

Efisiensi Lahan dan Mitigasi Banjir

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai hunian vertikal sebagai solusi cerdas dalam menangani masalah lingkungan.

KDM menyebut penggunaan lahan rusun jauh lebih efisien daripada rumah tapak yang selama ini menyumbang lebih dari 85 persen titik banjir baru di Bekasi dan Karawang.

"Konsep rumah susun mampu menjaga keseimbangan ekosistem seperti lahan persawahan dan menahan ekspansi kawasan industri agar tidak melahap pemukiman warga," tutur Dedi.

Baca Juga: Menteri Ara Serahkan Kunci Rumah Subsidi Bagi MBR Majalengka, Berikan Akses Pembiayaan Aman dan Terjangkau

Sementara itu, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengusulkan skema harga cicilan atau sewa di angka Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.

Menurutnya, angka tersebut sangat realistis bagi buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan industri.

Ia juga menyebut bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan memberikan akses hunian layak yang bebas banjir bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Luncurkan 500 Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jabar, KDM Targetkan 2028 Tak Ada Lagi Rutilahu