52 Industri Baru Siap Masuk Jabar 2026, Gubernur Dedi Mulyadi Soroti Lemahnya Kompetensi Matematika Dasar Lulusan Sekolah

AKURAT JABAR – Jawa Barat tengah bersiap menyambut gelombang investasi besar pada tahun 2026 mendatang. Sebanyak 52 entitas industri, yang terdiri dari 31 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 21 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dijadwalkan mulai membangun pabrik dan beroperasi di berbagai wilayah Jawa Barat.

Namun, di balik kabar gembira tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar), Nining Yuliastiani, menyebut tantangan utama bukan lagi soal lahan, melainkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri.

"Kami telah memetakan kebutuhan kompetensi dari tiap industri. Hasil pemetaan ini akan menjadi masukan krusial bagi kurikulum pendidikan dan program pelatihan agar lulusan kita bisa langsung terserap," ungkap Nining, Minggu (28/12/2025).

Syarat Wajib: Bahasa Mandarin hingga Microsoft Office

Nining memaparkan bahwa kriteria yang diminta industri kini semakin spesifik. Selain penguasaan bahasa Inggris, sejumlah jabatan tertentu kini mewajibkan kemampuan bahasa Mandarin.

Selain itu, aspek soft skills seperti etika kerja, negosiasi, dan adaptabilitas terhadap teknologi baru menjadi harga mati.

"Untuk hard skills, penguasaan matematika dasar sangat ditekankan. Sementara untuk posisi staf, penguasaan Microsoft Office sudah menjadi syarat wajib yang tidak bisa ditawar," jelasnya.

Kritik Pedas Gubernur Dedi Mulyadi: "Jangan Kamuflatif!"

Persoalan rendahnya daya serap tenaga kerja lokal ini mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).

Ia mengakui adanya kesenjangan (mismatch) yang lebar antara kualitas pendidikan dengan realitas pasar kerja. KDM blak-blakan menyebut kelemahan mendasar siswa di Jabar ada pada penguasaan sains dasar.

"Apa kelemahan dasar masyarakat kita? Matematika dasarnya lemah. Itulah mengapa saat seleksi industri, tenaga kerja kita sering kalah bersaing," tegas Dedi Mulyadi.

Ia mengingatkan agar dunia pendidikan di Jawa Barat tidak terjebak dalam pencitraan atau pembangunan yang bersifat kamuflatif. Menurutnya, kejujuran mengenai kondisi pendidikan adalah langkah awal perbaikan.

"Katakan fakta yang sebenarnya. Kalau pendidikan dasar kita masih bermasalah, sampaikan. Kalau ada anak SD yang belum bisa baca tulis atau angka kematian ibu masih ada, jangan ditutupi. Kita butuh data riil sebagai pijakan perbaikan, bukan sekadar laporan bagus di atas kertas," tambahnya dengan nada tegas.

Dedi Mulyadi berkomitmen untuk mengintegrasikan pengelolaan pendidikan SMK dan SMA di Jawa Barat dengan kebutuhan sektor industri secara lebih ketat, guna memastikan 52 industri baru di 2026 nanti benar-benar didominasi oleh pekerja asli Jawa Barat.