Atasi Macet Malam Tahun Baru, Gubernur Dedi Mulyadi Liburkan Angkot di Bandung dan Siapkan Kompensasi

AKURAT JABAR – Langkah berani diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), guna mengurai kemacetan parah yang kerap mengepung Kota Bandung saat perayaan pergantian tahun.

KDM resmi menetapkan kebijakan meliburkan operasional angkutan kota (angkot) mulai tanggal 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Kebijakan ini merupakan replikasi dari skema serupa yang telah sukses berjalan di jalur Puncak, Bogor.

KDM menawarkan solusi agar mobilitas di Kota Bandung tetap cair tanpa merugikan pendapatan para pelaku transportasi umum.

"Saya menawarkan solusi agar malam dan hari tahun baru di Bandung tidak macet. Angkotnya diliburkan, tapi uang sakunya tetap kita berikan sebagai pengganti biaya operasional," tegas KDM di Gedung Sate, Senin (22/12/2025).

Sopir Angkot Dapat Ganti Rugi Rp500 Ribu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sekadar melarang beroperasi. Sebagai bentuk keadilan ekonomi, setiap sopir dari sekitar 2.500 unit angkot yang beroperasi di Bandung akan menerima kompensasi sebesar Rp500.000 untuk dua hari masa libur.

KDM merinci bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata sopir yang mencapai Rp150.000 per hari, ditambah biaya setoran kendaraan sebesar Rp100.000. Dengan total Rp250.000 per hari, maka kompensasi dua hari dianggap cukup untuk menutupi potensi kerugian mereka.

"Pendapatan harian plus setoran itu sekitar Rp250 ribu. Jadi kalau dua hari libur, kita ganti Rp500 ribu. Ini murni untuk mengganti operasional mereka selama tidak narik," jelasnya.

Kolaborasi Anggaran Provinsi dan Kota

Menurut KDM, biang kerok kemacetan di Bandung saat libur panjang termasuk menjelang malam tahun Baru 2026 adalah perpaduan antara lonjakan kendaraan wisatawan dan aktivitas warga lokal.

Dengan meniadakan sementara angkot di jalur-jalur utama, ruang jalan diharapkan menjadi lebih lega bagi manajemen arus lalu lintas.

Terkait pendanaan, KDM telah menginstruksikan Sekda Pemprov Jabar untuk segera berkoordinasi dengan Sekda Kota Bandung guna membicarakan mekanisme pembagian biaya (cost sharing).

"Kita sedang susun nota kesepahannya. Bisa saja pembiayaannya dibagi setengah-setengah antara Pemprov dan Pemkot. Intinya, kita ingin malam tahun baru dan hari tahun baru di Kota Bandung berlangsung nyaman bagi semua orang," pungkas KDM.

Langkah ini diharapkan menjadi pilot project penataan transportasi berkelanjutan di Jawa Barat, di mana intervensi pemerintah hadir secara konkret untuk menyelesaikan masalah publik sekaligus menjaga kesejahteraan para pekerja sektor informal.