Warning Inflasi Jabar 7 Kali: BI Desak Pemda Waspada Harga Pangan dan Tekan Laju Penurunan Sektor Pertanian

AKURAT JABAR – Dalam periode Januari hingga Oktober 2025, Jawa Barat (Jabar) telah mengalami inflasi sebanyak tujuh kali, memicu peringatan serius terkait stabilitas ekonomi daerah.

Bank Indonesia (BI) mendesak pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergitas guna mengendalikan laju inflasi tersebut.

Hal ini disampaikan Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Muslimin Anwar, disela kegiatan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah (HLN-TPID) Pasamowan Agung di Garut, Selasa (9/12/2025).

Baca Juga: Kota Bandung Catat Inflasi 0,46 Persen, Kunjungan Wisata dan TPK Hotel Tetap Stabil

Komoditas Pemicu Inflasi Jabar

Muslimin Anwar menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi berulang di Jabar adalah kelompok volatile food (komoditas pangan). Komoditas yang paling berkontribusi adalah cabai merah, beras, dan minyak goreng.

Selain pangan, kelompok administered prices (harga barang dan jasa yang diatur pemerintah) juga menjadi perhatian, khususnya kenaikan tarif layanan pemerintah seperti PAM.

Beberapa kabupaten/kota di Jabar bahkan sudah mencatat inflasi year-to-date di atas 2,5 persen, melebihi batas indikator penilaian pemerintah pusat.

Gubernur Jabar telah mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran.

Baca Juga: Wagub Erwan Setiawan Hadiri Pertemuan BI, Tegaskan Komitmen Sinergi Ekonomi Jabar dan Stabilitas Nasional

Ancaman Struktural dan Kebutuhan Off Taker

BI menyoroti tantangan struktural yang dihadapi Jabar, yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian. Kontribusi sektor ini turun secara signifikan dari sekitar 9-10 persen menjadi hanya sekitar 3,4 persen. Padahal, sektor pertanian merupakan penopang utama ketahanan pangan.

Muslimin mendesak perlunya dorongan low inforcemen terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan P2B. Langkah ini penting agar produktivitas lahan pertanian tetap meningkat di tengah pertumbuhan populasi Jabar yang terus bertambah.

Meskipun produksi padi dilaporkan meningkat menjadi 5,91 juta ton (naik 18,64 persen dibanding 2024), harga beras di pasar masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga: KDM Tegaskan Komitmen Jabar Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen

Hal ini disebabkan realisasi penyaluran beras SPHP yang baru mencapai 24,67 persen hingga 17 November 2025. Oleh karena itu, BI Jabar mendorong percepatan penyaluran dan penguatan peran BUMD pangan sebagai off taker (penyerap hasil pertanian).

Baca Juga: Dorong Dekranasda Jadi Agregator Potensi Ekonomi di Jawa Barat, Sekda Herman Minta Perkuat 3D

Respons Pemprov Jabar

Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, menyatakan Pemprov Jabar akan mengambil langkah-langkah konkret untuk terus menjaga inflasi.

Selain itu, pihaknya terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama menjelang akhir tahun 2025.

"Tadi saya sudah menyampaikan petunjuknya kepada bupati/wali kota dan wakil wali kota/bupati yang hadir. Apa saja yang harus dilakukan mereka," ungkap Erwan.

Baca Juga: Dukung Ekonomi Kerakyatan, Pemprov Jabar Siapkan Lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih