Rayakan HUT RI ke-80, Gubernur Jabar Imbau Bupati dan Wali Kota Bebaskan Tunggakan PBB Perorangan

AKURAT JABAR - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh Bupati dan Walikota agar memberikan kebijakan berupa penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) perorangan.

Imbauan berupa penghapusan tunggakan PBB tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, melalui video yang diunggah di akun media sosial miliknya, pada Jumat (15/8/2025).

"Ini sifatnya imbauan kepada seluruh bupati dan wali kota, dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan ke seluruh daerah," ujar KDM, Jumat (15/8/2025) lalu.

Baca Juga: KDM Kukuhkan Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Barat, Ajak Generasi Muda Jadi Pribadi Merdeka

KDM menuturkan bahwa kewenangan terkait pembebasan tunggakkan pajak tersebut adalah kewenangan di tingkat Kabupaten dan Kota.

‎"Dalam rangka memperingati hari kemerdekan RI yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran PBB perorangan untuk semua golongan terhitung Tahun 2024 ke belakang seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor," ujar KDM.

KDM menilai bahwa kebijakan tersebut dapat meringankan beban berat yang dipikul masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibebankan kepada negara.

‎"Dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat, imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti," ucapnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Berulah, Bebaskan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Warganya

Ia juga berharap agar seluruh masyarakat memiliki spirit yang sama dalam membangun Provinsi Jawa Barat yang lebih baik lagi melalui kesadaran dalam membayar pajak.

"Semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jabar harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak untuk kemakmuran masyarakat," pungkasnya.