Menuju Sensus Ekonomi 2026: BPS Gelar FGD dan Gladi Bersih di Purwakarta, Wujudkan Kolaborasi dengan Dunia Usaha

AKURAT JABAR - Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, pada Kamis (7/8/2025).

Bertajuk Kolaborasi BPS dan Dunia Usaha Menuju Sensus Ekonomi 2026, FGD ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, yakni Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus yang diwakili oleh Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jabar Hendi Hario Sasangko dan Marisa Intan.

Selain itu, FGD juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha, Direktur Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata BPS RI Harmawanti Marhaeni, Kepala BPS Kabupaten Karawang Ari Setiadi Gunawan, dan Kepala BPS Purwakarta Irna Afrianti, sejumlah Perangkat Daerah serta para pelaku usaha.

Dalam kesempatannya, Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jabar Hendi Hario Sasangko menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali.

"SE2026 bertujuan untuk mendata seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia, guna memperoleh gambaran komprehensif tentang struktur dan performa ekonomi nasional, terinci hingga tingkat wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha," terangnya.

"Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif," sambung Hendi.

Ia menilai, bahwa FGD tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, bertujuan untuk mensosialisasikan SE2026 kepada para pemangku kepentingan.

Kedua, untuk merumuskan strategi koordinasi yang efektif antara BPS dengan para pelaku usaha sebagai upaya untuk memastikan kelancaran proses sensus.

"Diskusi difokuskan pada penyempurnaan instrumen pendataan, identifikasi potensi kendala (teknis dan non-teknis), serta mekanisme pelaksanaan yang optimal," ujarnya.

"Partisipasi aktif dari para pelaku usaha sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan representatif," imbuhnya.

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh terhadap SE2026.

Ia menyoroti pentingnya data akurat sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekda juga menyebut adanya pertumbuhan yang signifikan terhadap UMKM di Purwakarta, yang mencapai sekitar 20 ribu unit usaha pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Purwakarta Irna Afrianti menjelaskan, bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki peran sebagai perwakilan kabupaten dalam gladi bersih SE2026 tersebut, yang mencakup dua Kelurahan yakni Ciseureuh dan Munjul Jaya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menguji coba instrumen dan mekanisme pendataan sebelum dilaksanakannya sensus utama.  

Selain itu, BPS Kabupaten Purwakarta juga menggelar kegiatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) dalam rangka memperbarui data batas wilayah RT dan jenis usaha yang ada di setiap RT, sebagai dasar pendataan yang akurat.

FGD di Kabupaten Purwakarta menandai langkah penting dalam persiapan SE2026. Kolaborasi yang dilakukan secara kuat antara BPS, pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mengumpulkan data ekonomi secara komprehensif dan akurat.

Dengan demikian, data yang diperoleh tersebut ke depan akan menjadi daya dukung terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia.

Untuk diketahui, dalam Data SE 2016 menunjukkan ada sebanyak 87.246 usaha/perusahaan di Kabupaten Purwakarta, dengan 98.3 persen diantaranya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

SE2026 diharapkan dapat memberikan gambaran terkini dan lebih terperinci terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.