Sebanyak 13 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Jawa Barat, Perluas Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin Ekstrem

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI tengah membangun 13 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Jabar.

Pendirian Sekolah Rakyat tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dengan kategori keluarga miskin ekstrem.

Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan, bahwa tahun ini keseluruhan Sekolah Rakyat tersebut siap beroperasi.

Baca Juga: Gelar Sertijab Administrator dan Pengawas di Lingkungan Disdik Jabar, Purwanto: Maksimalkan Peran Layani Masyarakat

"Sebanyak 1.353 siswa telah tercatat sebagai peserta didik di 13 sekolah (Sekolah Rakyat) tersebut," ucap Herman pada Senin (7/7/2025).

Sekolah tersebut, terang Herman - tersebar di beberapa daerah meliputi Kabupaten Bogor (Sentra Inten Soeweno), Kota Bogor (Sentra Galih Pakuan), Kabupaten Bekasi (Sentra Pangudi Luhur), Kabupaten Sukabumi (Sentra Phalamarta), Kabupaten Bandung (kawasan Stadion Si Jalak Harupat).

Termasuk juga di Kabupaten Bandung Barat (Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI), Kota Cimahi (Sentra Abiyoso dan Dinas Sosial Jabar), Kota Bandung (Polteksos dan Sentra Wyata Guna), Kabupaten Sumedang (Balai Latihan Kerja Sumedang) dan Kota Cirebon (SMPN 18 Kota Cirebon).

Baca Juga: Kadisdik Jabar Jelaskan Tes Terstandar Literasi dan Numerasi, Purwanto: untuk Menguji Daya Konsentrasi dan Kejelian Siswa

"Seluruh Sekolah Rakyat siap menerima peserta didik pada tahun ini. Kehadiran sekolah (Sekolah Rakyat) ini merupakan komitmen Pemprov Jabar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi warga kurang mampu," jelasnya.

Herman berharap, kehadiran sebanyak 13 Sekolah Rakyat tersebut dapat menjangkau lebih banyak anak dengan latar belakang keluarga miskin ekstrem, demi memperoleh kesempatan pendidikan secara layak dan berkualitas.

Baca Juga: Kawal Sekolah Rakyat di Jabar, Sekda Herman: Lebih Dari 1000 Calon Siswa Siap Jadi Angkatan Pertama

Pendidikan Merupakan Hak Dasar Setiap Anak

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto juga menyatakan, bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak.

"Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen kami (Disdik Jabar) dalam memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi," tegas Kadisdik Purwanto, Selasa (8/7/2025).

Kadisdik juga menambahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pendampingan terhadap proses pendidikan di Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Pemprov Jabar Renovasi SLB Negeri A Pajajaran Untuk Sekolah Rakyat, Sekda Herman: Jamin Proses Pembelajaran Lancar dan Aman

Pendampingan tersebut, jelas Purwanto - berupa pendekatan pembelajaran yang adaptif, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa dan karakteristik daerahnya masing-masing.

"Kami akan pastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui pendampingan intensif, pelatihan guru serta penguatan kurikulum berbasis konteks sosial siswa," tandas Kadisdik Jabar, Dr. H. Purwanto, M.Pd.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Melengkapi, Bukan Meniadakan Sekolah yang Sudah Ada