Purwakarta Gelar Job Fair 2025, Sediakan 3.030 Lowongan Kerja untuk Tekan Pengangguran

AKURAT JABAR - Purwakarta, 25 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kembali menggelar Job Fair 2025 sebagai strategi efektif dalam mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi, mencapai 7,34 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, dalam sambutannya menyatakan bahwa angka tersebut perlu segera ditekan melalui program-program strategis. Salah satunya adalah dengan menggelar Job Fair, yang telah terbukti menjadi sarana efektif mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

“Job Fair ini merupakan bagian dari upaya menekan pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Target kami, dalam lima tahun ke depan tingkat pengangguran turun di bawah 5 persen,” ujar Norman.

Konsep Hybrid: Akses Offline dan Online Lewat SIMPI Purwa

Job Fair 2025 yang diselenggarakan di Gedong Sigrong, Jalan Siliwangi, mengusung tema “Job Fair Hybrid”, yakni kombinasi antara pelaksanaan secara offline dan online. Konsep ini memudahkan akses bagi pencari kerja dari berbagai wilayah.

Untuk konsep offline, panitia menargetkan 3.500 peserta yang dibagi dalam lima sesi, masing-masing dihadiri 700 orang. Sementara konsep online bisa diakses melalui situs resmi SIMPI Purwa, yang menawarkan fasilitas serupa secara daring, memungkinkan pencari kerja untuk mengikuti proses rekrutmen tanpa harus hadir langsung di lokasi.

40 Perusahaan, 3.030 Lowongan Kerja Ditawarkan

Kepala Disnakertrans Purwakarta, Didi Garnadi, menjelaskan bahwa Job Fair 2025 diikuti oleh 40 perusahaan nasional dan internasional yang membuka ribuan posisi kerja di berbagai sektor.

“Total tersedia 3.030 lowongan kerja untuk berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Ini kesempatan besar bagi masyarakat Purwakarta dan sekitarnya,” jelas Didi.

Fokus pada Transparansi & Anti Percaloan

Job Fair ini juga bertujuan menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan bebas dari praktik percaloan serta pungutan liar (pungli). Pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk lebih aktif menginformasikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka kepada publik.

Selain itu, program pelatihan berbasis kompetensi (PBK) juga digencarkan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal agar siap bersaing di pasar kerja.