Saat Pelantikan Kadin Jabar, Dedi Mulyadi Tegaskan Perlunya Keadilan Pusat–Daerah

Akurat Jawa Barat - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa persoalan mendasar bangsa saat ini tidak hanya muncul di tingkat pusat, tetapi juga tampak jelas di daerah. Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan Kadin Jawa Barat, sebuah momentum yang ia manfaatkan untuk menyoroti ketimpangan struktural yang masih terjadi.

Menurut Dedi, akar masalah tersebut terletak pada masih kuatnya praktik sentralisasi, baik dalam aspek kekuasaan maupun ekonomi. Ia menilai, alur kebijakan yang terlalu terpusat membuat daerah kehilangan ruang untuk berkembang lebih cepat dan mandiri.

Dedi kemudian menjelaskan bahwa uang yang dihasilkan dari berbagai daerah pada akhirnya tetap tertumpuk di ibu kota. Kondisi itu, lanjutnya, membuat kontribusi daerah seolah hanya menjadi “penyokong” tanpa memperoleh manfaat yang sepadan. “Uang dari daerah pada akhirnya tetap berakhir di pusat,” tegasnya.

Situasi serupa juga terjadi di Jawa Barat. Pendapatan kabupaten dan kota, yang seharusnya bisa memperkuat ekonomi lokal, tetap harus melewati tingkat provinsi sebelum akhirnya mengalir kembali ke pusat. Alur berlapis ini, menurut Dedi, mencerminkan betapa sentralistiknya pengelolaan negara selama ini.

Ia menekankan bahwa idealnya ibu kota harus memiliki karakter bijaksana dan adil dalam mengelola sumber daya dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk menggambarkan prinsip tersebut, Dedi mengutip pepatah Sunda, “teu cuu hideung, teu konteng kanu koneng. Kanu bageurnya aku bageurna, kanu bangornya aku bangorna. Ka lalaki aku kalakianana, ka awéwé aku awéwéna.” Ungkapan ini, jelasnya, menegaskan bahwa pemimpin harus mampu bersikap adil sesuai peran, situasi, dan konteks yang dihadapi.

Melalui pepatah itu, Dedi ingin menekankan bahwa sikap kearifan dan keadilan seharusnya menjadi dasar dalam membangun relasi antara pusat dan daerah. Ia meyakini bahwa tanpa perubahan pola hubungan tersebut, pemerataan kekuasaan maupun ekonomi akan sulit diwujudkan.

Pada akhirnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa distribusi yang lebih proporsional adalah kunci agar seluruh masyarakat di berbagai daerah dapat merasakan manfaat pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya kuat di pusat, tetapi juga kokoh karena daerah-daerahnya tumbuh lebih setara.***