AKURAT JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini memerintahkan pembongkaran tempat rekreasi Hibisc Fantasy yang berlokasi di Puncak, Kabupaten Bogor. Keputusan ini diambil lantaran tempat wisata tersebut diketahui melanggar izin penggunaan lahan yang telah ditetapkan.

Pelanggaran Izin yang Melebihi Batas

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Bakal Tata Oxbow Cicukang Jadi Ruang Rekreasi

Dalam kunjungannya ke lokasi, Dedi menegaskan bahwa meskipun pengelola Hibisc Fantasy adalah PT Jaswita, yang merupakan BUMD milik Pemprov Jawa Barat, aturan tetap harus ditegakkan. "Kalau tidak mau bongkar sendiri, ya kita yang bongkar. Mulai hari ini!" ujar Dedi dalam pernyataannya yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Kamis (6/3/2025).

Menurut laporan Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, izin yang diajukan oleh pihak pengelola hanya seluas 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, lahan yang digunakan sudah mencapai 15.000 meter persegi. Hal ini menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang melampaui batas izin yang diberikan. "Penindakan sudah dilakukan bersama dengan Pemda Kabupaten Bogor," ujar Ade.

Tidak Mengindahkan Peringatan, Akhirnya Dibongkar

Dedi juga memastikan bahwa pihak pengelola telah diberikan peringatan sebelumnya dan diminta untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar aturan. Namun, karena instruksi tersebut tidak dijalankan, ia akhirnya mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pembongkaran segera dimulai.

"Saya tidak segan-segan! Meskipun ini adalah BUMD milik pemerintah provinsi, kita harus menegakkan aturan. Semua yang melanggar harus ditindak," tegas Dedi.

Baca Juga: Dirut Bank BJB Mengundurkan Diri, Gubernur Dedi Mulyadi Soroti Hal Ini

Ajakan untuk Menegakkan Aturan Tanpa Pandang Bulu

Selain memerintahkan pembongkaran, Dedi juga meminta dukungan dari Wakil Bupati Bogor, pimpinan DPRD Bogor, dan Bupati Bogor untuk menindak tegas pelanggaran serupa. Menurutnya, langkah ini harus dijadikan contoh bahwa aturan tetap berlaku bagi siapa saja, termasuk perusahaan daerah.

"Kita tunjukkan ketegasan. Kita mulai bongkar hari ini!" tambahnya dengan penuh keyakinan.

Komitmen Pemprov Jabar dalam Menjaga Tata Kelola Lahan

Langkah tegas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak main-main dalam menegakkan aturan. Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa penggunaan lahan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik bagi pihak swasta maupun badan usaha milik pemerintah sendiri. Dengan adanya pembongkaran ini, diharapkan tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang.

Tindakan ini pun mendapat beragam respons dari masyarakat. Banyak yang mendukung langkah Gubernur Dedi sebagai bentuk ketegasan dalam menegakkan peraturan, meski ada pula yang menilai bahwa regulasi terkait perizinan lahan perlu lebih diperketat agar kejadian seperti ini tidak terulang.

Bagaimana menurut kamu? Apakah tindakan ini sudah sesuai atau masih perlu pendekatan lain?