Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Berakhir, Pemprov Jabar Menang Banding di PTUN

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil memenangkan banding terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. 

Majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak penggugat, yakni Perkumpulan Lyceum Kristen, sekaligus pembatalan putusan PTUN Bandung.

Sebelumnya, putusan tersebut telah dimenangkan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen sebagai pihak penggugat. Namun, Pemprov Jabar kemudian melakukan banding ke PTUN Jakarta dan berhasil menang.

Baca Juga: Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Pemprov Jabar Siapkan Langkah Litigasi Agar Menang Banding di PTTUN

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar Yogi Gautama, membenarkan hal tersebut. Adapun keputusan banding secara resmi telah diumumkan pada (3/9/2025) lalu.

"Alhamdulillah, putusan PTUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Bandung. Ini membuktikan aset sekolah tetap milik pemerintah provinsi," terang Yogi, pada Kamis (4/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa kemenangan atas putusan PTUN tersebut diraih Pemprov Jabar setelah proses panjang persidangan yang memakan waktu hingga tiga bulan.

Baca Juga: Komisi IX DPR RI Apresiasi Langkah Pemprov Jabar, Kawal Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

"Hakim PTUN Jakarta memberi waktu 14 hari kerja. Jika tidak ada perlawanan, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap (inkracht)," imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto, menyambut baik terhadap hasil keputusan tersebut. Ia menilai, bahwa dengan dikeluarkannya putusan tersebut telah memberikan kepastian terhadap seluruh proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Bandung dapat kembali berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, sekarang proses belajar mengajar bisa kembali normal. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah lain di Jawa Barat," ungkapnya.

Baca Juga: Hari Jadi ke-598, Gubernur Jabar Serukan Penataan Jalur Pedestrian di Kota Cirebon: Upaya Tingkatkan Daya Tarik Wisatawan

Kadisdik Purwanto juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh alumni, tokoh masyarakat, serta tim pengacara negara yang telah bahu membahu berjuang bersama Pemprov Jabar.

"Saya bersyukur negara hadir memberikan perlindungan agar anak-anak kita tetap mendapatkan akses pendidikan di SMAN 1 Bandung. Kepentingan rakyat adalah segalanya," tegasnya.

Keberhasilan Pemprov Jabar dalam mempertahankan aset negara untuk kepentingan publik sesuai dengan apa yang menjadi arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.

Baca Juga: Kebijakan PAPS Digugat Forum Kepala Sekolah Swasta ke PTUN, Kadisdik Jabar: Ini Demi Cegah Anak Putus Sekolah

Sebelumnya, Gubernur KDM menegaskan bahwa lahan SMAN 1 Bandung adalah aset Pemprov Jabar untuk kepentingan pendidikan publik. Menurutnya langkah banding merupakan langkah strategis dalam mempertahankan hak negara.

Hal tersebut diungkapkan KDM usai menghadiri Sidang Paripurna Hari Ulang Tahun Kabupaten Cirebon ke-543 di DPRD, pada Senin (21/4/2025) lalu.

"Kami banding karena meyakini aset tersebut milik Provinsi Jawa Barat. Negara tidak boleh kalah oleh perorangan atau kelompok," tegasnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Respon Cepat Siswi di Cirebon yang Diduga Nekad Bunuh Diri Karena Putus Sekolah Akibat Tak Ada Biaya