Angka Anak Tidak Sekolah Jabar Berkurang 209.620 Anak, Lampaui Target Nasional

AKURAT JABAR - BANDUNG, DISDIK JABAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berhasil menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sebesar 32,37% sepanjang Januari hingga 20 November 2026. Capaian ini melampaui target penurunan nasional sebesar 29% yang diproyeksikan hingga 2029.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto menjelaskan, berdasarkan data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, jumlah ATS yang semula mencapai 647.604 anak pada 30 Januari 2026, kini turun menjadi 437.984 anak. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 209.620 anak.
"Penurunan 32,37 persen ini hasil kerja bersama antara Pemprov Jabar dan kabupaten/kota. Kita tidak hanya menunggu, tetapi memperluas akses melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), penambahan ruang kelas baru (RKB), pemberian beasiswa, serta mengerahkan tim untuk melakukan verval ATS secara serempak di lapangan," ujar Kadisdik, Sabtu (21/11/2026).
Kolaborasi lintas daerah menjadi penggerak utama penurunan tersebut. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, penurunan persentase tertinggi dicapai Kabupaten Pangandaran sebesar 65,68%, disusul Kabupaten Ciamis sebesar 57,46%, dan Kota Banjar sebesar 50,62%. Sementara itu, berdasarkan jumlah pengurangan anak, Kabupaten Bandung mencatat capaian tertinggi dengan 25.324 anak, diikuti Kabupaten Sukabumi sebanyak 21.815 anak dan Kabupaten Garut sebanyak 21.636 anak.
Dominasi Residu Data Siswa Aktif dalam Sistem
Meskipun penurunan berjalan signifikan, Kadisdik mengungkapkan bahwa sekitar 62% dari sisa angka ATS yang terbaca dalam sistem merupakan residu data peserta didik yang sebenarnya masih aktif bersekolah. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan ketidakpadanan administrasi Dapodik dan data kependudukan.
Berdasarkan pemutakhiran per 20 November 2026, tercatat sebanyak 182.609 residu data yang tersebar di 5.460 sekolah. Rinciannya meliputi 47.794 data Residu Pokok—mencakup rombongan belajar, NISN, NIK, serta NIK ganda—dan 134.815 data lainnya yang didominasi ketidakpadanan kode serta alamat desa atau kelurahan.
"Data di aplikasi Pusdatin itu bersifat real-time dan sangat dinamis. Contohnya, anak usia PAUD atau TK yang baru lulus dan sedang menunggu masa penerimaan peserta didik baru di jenjang SD, otomatis terbaca sistem sebagai ATS sebelum datanya resmi diinput oleh sekolah tujuan," jelasnya.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Disdik Jabar memprioritaskan perbaikan pada 447 sekolah dengan beban residu tertinggi. Langkah ini dibarengi pemutakhiran data wilayah secara massal, penyelesaian Residu Pokok, pendampingan langsung ke daerah berbeban residu tinggi, serta penguatan koordinasi bersama Kementerian Agama, Dukcapil, dan pemerintah desa.
"Jika 182 ribu lebih residu data di sekolah-sekolah se-Jawa Barat ini segera kita bereskan secara serentak oleh operator sekolah, angka ATS kita akan langsung turun jauh lebih signifikan lagi," tegasnya.
Purwanto juga menginstruksikan seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan agar mengawal kepala sekolah dan operator dalam mempercepat pemutakhiran data tersebut.
"Setelah data siswa aktif di sekolah bersih, tim di lapangan akan terus menyisir anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah berdasarkan nama dan alamat untuk dikembalikan ke sekolah formal maupun PKBM," tegasnya.
Perluasan Akses dan Penguatan Sarana Pendidikan
Selain pembenahan basis data, Pemprov Jabar terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana. Pada tahun 2025, anggaran lebih dari Rp619 miliar telah dialokasikan guna mendukung akses pendidikan bagi 249.870 peserta didik.
Pada 2026, pembangunan direncanakan di 25 lokasi yang terdiri dari 22 unit sekolah baru (USB) dan 3 unit gedung baru (UGB). Sasaran pembangunan USB tersebut meliputi 15 SMA, 5 SMK, dan 2 SLB.
Peningkatan daya tampung juga ditempuh melalui pembangunan 203 ruang kelas baru (RKB) di 102 sekolah serta rehabilitasi 114 ruang kelas di 58 sekolah. Secara keseluruhan, program fisik ini mencakup 160 sekolah dengan total 317 ruang kelas.
Di samping pembangunan fisik, Pemprov Jabar menghadirkan program Jabar Sakola dengan pagu anggaran Rp211,741 miliar untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan, menekan angka ATS secara berkelanjutan, dan memastikan semakin banyak anak memperoleh kesempatan bersekolah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Wisuda 165 Mahasiswa UNISMU Purwakarta, Rektor Ingatkan Lulusan Jangan Hanya Cari Kerja
- 2Angka Anak Tidak Sekolah Jabar Berkurang 209.620 Anak, Lampaui Target Nasional
- 3Dedi Mulyadi Tantang BAZNAS Jabar: Jangan Tunggu Warga Miskin Viral untuk Mendapat Bantuan
- 4Angka Anak Tidak Sekolah Jabar Berkurang 209.620 Anak, Lampaui Target Nasional
- 5Wawan Sanjaya: BAJA Indonesia Raya Usung Gerakan Moral untuk Membangun Peradaban




