Sekolah Rakyat Melengkapi, Bukan Meniadakan Sekolah yang Sudah Ada

AKURAT JABAR – Kehadiran Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi justru melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.

Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat yaitu menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala geografis, ekonomi, maupun faktor sosial lainnya.

Untuk memastikan bahwa SR tidak mengambil jatah sekolah lain, maka pemetaan daerah dilakukan dengan cermat, agar hadirannya berada di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan.

Baca Juga: Cair Sebelum Lebaran, Tunjangan Profesi Bagi 120.067 Guru dan Pengawas PAI di Sekolah

Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.

Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” kata Prof. M. Nuh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Kabar Gembira! Tunjangan Profesi Guru Madrasah Januari-Februari 2025 Cair Sebelum Lebaran

Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah tinggi.

Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menjelaskan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelas Robben.

Baca Juga: Langsung ke Rekening Guru, Kebijakan Pemerintah Salurkan Tunjangan Guru ASN Daerah

Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.

“Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung mereka secara optimal,” ungkap Nuh dalam rapat persiapan Sekolah Rakyat, Selasa (25/03/2025).

Program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar.

Baca Juga: Kabar Gembira! Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Cair Sebelum Lebaran, Ini Jadwal dan Syaratnya

“Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik,” tambah Nuh.

Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial.

Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Yaitu dengan strategi yang terstruktur dan pendekatan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Percepat Pengangkatan CASN Paling Lambat Bulan Juni 2025

Baca Juga: Kapan Pencairan THR PNS 2025 dan Gaji ke-13 ASN, TNI-Polri dan Pensiunan? Berikut Ini Besaran dan Rincian Sesuai Pengumuman dari Presiden Prabowo

Dengan demikian, tujuan dari program Sekolah Rakyat adalah untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan mereka.