Solusi Cepat Gubernur KDM: Penataan DAS di Jabar Dilakukan Per Blok

AKURAT JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengumumkan komitmen tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Strategi baru yang diusung adalah pendekatan per blok, sekaligus menertibkan bangunan liar di sepanjang aliran sungai.

Menurut KDM, pendekatan penanganan per blok merupakan langkah baru yang memastikan eksekusi lapangan berjalan lebih cepat dan tuntas. Pernyataan ini disampaikan KDM melalui keterangan resminya, Senin (17/11/2025).

Baca Juga: KDM Tetapkan Tiga Prioritas Utama Penataan Infrastruktur Jabar

Eksekusi Tuntas: Strategi KDM Penataan DAS

KDM menekankan perlunya eksekusi yang cepat dan terukur. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah DAS tidak lagi dilakukan secara parsial. Sebaliknya, Pemprov akan menanganinya secara sistematis per blo

k."Kita menginginkan ada percepatan eksekusi. Apapun masalahnya, kita selesaikan. Penanganannya akan kami lakukan per blok," ujar KDM.

Beliau mencontohkan, satu blok wilayah dari Bekasi sampai Bogor ditargetkan tuntas diselesaikan dalam tahun ini.

Baca Juga: Mulai 2 Januari 2026, Gubernur Dedi Mulyadi Larang Truk ODOL Beroperasi di Jawa Barat

Meskipun demikian, penanganan ini mencakup seluruh wilayah di Jabar yang mengalami permasalahan serupa, bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang, atau Bekasi.

"Ini penting. Jika tidak serius, isu ini hanya ramai sebentar lalu hilang lagi. Saya ingin ini tuntas," tegasnya.

Sinkronisasi Anggaran dan Fokus Alat BeratDalam upaya percepatan Strategi KDM Penataan DAS, KDM meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta II segera menyiapkan rencana penanganan, termasuk sisa anggaran 2025 dan program untuk tahun 2026.

Baca Juga: Lestarikan Lingkungan, Gubernur KDM Dorong Kabupaten dan Kota di Jabar Kelola Sampah Secara Mandiri

KDM menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar hasilnya efektif di lapangan. Di sisi lain, KDM menyoroti upaya efisiensi anggaran.

Ia memilih untuk memperkuat kapasitas alat berat dan operator daripada menggelar proyek normalisasi berskala besar.

"Kami lebih memilih menambah alat berat sebanyak mungkin, ketimbang hanya fokus pada proyek normalisasi," tutupnya.

Baca Juga: Penataan PKL di Cirebon Tuai Sorotan, DPRD Minta Pemprov Jabar Tak Hanya Fokus Penggusuran