​Jaga Hak Rakyat, HMI Cabang Purwakarta Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

AKURAT JABAR - PURWAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat dan kemunduran bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

​Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana, menegaskan bahwa hak pilih masyarakat tidak boleh dikebiri oleh kepentingan elit politik. Menurutnya, Pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi yang harus dipertahankan.

​"Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dan keadilan, kami merasa perlu untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD," kata Asep Budiana dalam sebuah pernyataan. "Kami percaya bahwa keputusan ini akan mengurangi hak politik rakyat dan membuat demokrasi kita semakin elitis."

​Potensi Konflik Kepentingan dan Patronase

Selain aspek kedaulatan, HMI Cabang Purwakarta menyoroti risiko sistemik jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Asep Budiana menekankan adanya kekhawatiran mendalam mengenai fungsi kontrol yang akan melemah jika DPRD berperan ganda sebagai pemilih sekaligus pengawas eksekutif.

​"Kondisi tersebut dinilai rawan melahirkan kompromi politik dan praktik patronase, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat," tambah Asep.

​Lebih lanjut, HMI melihat wacana ini sebagai langkah mundur yang mengingatkan pada era sebelum reformasi.

​"Kami tidak ingin melihat demokrasi kita kembali ke era orde lama, di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir elit politik," tegas Asep Budiana.

​Panggilan untuk Menjaga Semangat Reformasi

Penolakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari gelombang aspirasi berbagai elemen masyarakat dan partai politik yang menginginkan transparansi dalam kepemimpinan daerah. HMI Cabang Purwakarta mendesak pemerintah dan legislatif untuk tetap pada jalur demokrasi yang inklusif.

​Sebagai penutup, Asep mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap kritis dan mengawal isu ini demi masa depan bangsa yang lebih adil.

​"Sebagai generasi muda, kami memiliki harapan besar terhadap masa depan demokrasi kita. Kami tidak ingin melihat harapan itu sirna karena keputusan yang tidak pro-rakyat," pungkas Asep Budiana. "Kami akan terus berjuang untuk mempertahankan demokrasi dan hak-hak rakyat, dan kami berharap masyarakat juga dapat bergabung dengan kami dalam perjuangan ini."