KDM Tegaskan Komitmen Jabar Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen

Bandung, Akurat Jawa Barat - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jabar untuk ikut mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan ini ia sampaikan dalam ajang The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Dalam forum tersebut, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menjelaskan bahwa Jawa Barat telah menyiapkan serangkaian langkah percepatan ekonomi. Ia menyebut pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan link and match antara pendidikan dan dunia kerja, serta pengendalian konsumsi publik yang tidak produktif sebagai empat pilar utama akselerasi ekonomi di wilayah Jabar.

“Akselerasi ekonomi ini meliputi percepatan infrastruktur, kemudahan perizinan, perbaikan arah pendidikan menuju dunia kerja, dan penekanan konsumsi publik yang tidak produktif,” jelas KDM.

Selanjutnya, KDM menekankan bahwa percepatan ekonomi memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Ia menyoroti salah satu persoalan mendasar, yakni keterbatasan akses pembayaran listrik bagi masyarakat Jawa Barat melalui Bank BJB. Menurutnya, kondisi ini harus segera dibenahi agar layanan publik semakin efisien.

“Jawa Barat pengguna listriknya besar, tapi sampai hari ini Bank BJB belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang agar Bank Jabar dapat menjadi kanal pembayaran listrik warga,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan produksi pangan—mulai dari telur, sayuran, ikan, daging hingga beras—serta mendorong masuknya investasi baru di sektor pertanian. KDM menilai produktivitas lahan harus diperkuat melalui inovasi dan pendampingan berkelanjutan agar Jawa Barat mampu memperkuat ketahanan pangan. “Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.

Di sisi lain, KDM juga mengangkat isu keadilan fiskal nasional. Ia menilai kontribusi besar Jawa Barat sebagai provinsi industri belum diimbangi penerimaan bagi hasil yang proporsional. Pasalnya, banyak perusahaan membayar pajak di luar Jabar karena kantor pusatnya berada di daerah lain, meski aktivitas industri berlangsung di Jawa Barat.

“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya mengalir ke daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” ujarnya.

KDM juga menegaskan bahwa desa-desa yang menjadi pusat kegiatan industri harus mendapatkan prioritas pembangunan. Menurutnya, peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di desa industri akan melahirkan desa yang produktif dan mandiri secara fiskal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat pada kuartal III tahun 2025 mencapai 5,20 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 5,04 persen. Capaian ini dinilai sebagai bukti efektivitas kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun dunia usaha.

“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya ada kinerja kolaboratif dari pemerintah daerah hingga dunia usaha yang berjalan simultan,” kata KDM.

Ia menilai bahwa tren positif ini tidak lepas dari masifnya pembangunan infrastruktur, meningkatnya arus investasi, serta menguatnya aktivitas produksi di berbagai sektor. KDM memproyeksikan manfaat pembangunan infrastruktur yang kini sedang digenjot akan memberikan dampak lebih besar pada 2026, seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kapasitas produksi industri.***