Heboh! 45 M Dana Hibah Diterima Yayasan Eks Wagub Jabar, Ini Kata Dedi Mulyadi

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunda sementara alokasi dana hibah, termasuk hibah keagamaan untuk yayasan dan pesantren yang ada di Jawa Barat.

Proses penangguhan itu dilakukan KDM - sapaan akrab Dedi Mulyadi, lantaran dalam penyalurannya disinyalir terjadi penyimpangan yang membuat pembagian hibah menjadi tidak merata dan bahkan salah sasaran.

Untuk itu, KDM dalam kesempatannya menegaskan, bahwa siapa saja yang menerima dana hibah keagamaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dapat mempertanggungjawabkan dalam penggunaan anggaran yang telah diterimanya tersebut.

"Saya tidak berbicara pada perorangan, tapi seluruh penerima dana hibah provinsi, siapa pun dia, dari mana pun dia harus mempertanggungjawabkan," katanya, Jumat (2/5/2025).

Adapun bentuk pertanggungjawabannya tersebut, lanjut KDM, adalah berbentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) baik secara fisik maupun administratif.

Ia kemudian mengatakan, kalau dana hibah yang diterima dan digunakan untuk pembangunan fisik, maka bukti kualitas bangunannya haruslah sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah.

"Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunan, maka bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan," ujar KDM.

KDM sendiri meyakini, kalau dari sisi fisik penerima hibah itu tidak dapat mempertanggungjawabkannya, maka secara administrasi pun dapat ia pastikan bahwa itu adalah fiktif.

"Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik berarti administrasinya fiktif," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pernyataan KDM tersebut adalah tanggapan dari masyarakat yang mempertanyakan terkait ditemukannya alokasi dana hibah kepada salah satu yayasan di Tasikmalaya.

Alokasi dana yang disalurkan tersebut sebesar 45 miliar dan diterima selama dua tahun berturut-turut. Yayasan penerima hibah itupun diduga berkaitan erat dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya.